nusakini.com-- Bupati Bengkulu Selatan, Bengkulu, Dirwan Mahmud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya segera menyiapkan pelaksana tugas (plt) bupati agar roda pemerintahan di Bengkulu Selatan tetap berjalan efektif. 

• Luhut: OTT dari KPK Itu Kampungan
• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mantan Wali Kota Yogyakarta Terjerat OTT KPK
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Mendagri Minta Kepala Daerah Pahami Regulasi Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi

“Saya menunnggu saja dulu. Saya menunggu pernyataan resmi dari KPK. Setelah ada, baru kita siapkan untuk menunjuk plt-nya,” kata Tjahjo kepada wartawan seusai acara Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Rabu (16/5). 

Secara terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menjelaskan, Wakil Bupati (wabup) Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi nantinya menjabat plt. “Karena bupati terjaring OTT KPK, maka wakil bupatinya akan kita keluarkan SK (surat keputusan) untuk menjadi plt,” jelasnya. 

Dia menegaskan, pelayanan publik dan pemerintahan tak boleh terganggu. Wabup menjadi plt hingga keputusan hukum tetap terhadap bupati. “Pelayanan publik di pemerintahan tidak boleh terhenti. Penonaktifan nanti kita tunggu proses hukumnya,” tegas Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan ini. (p/ab)